Informasi Publik | Jakarta - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggandeng Badan intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri kejanggalan stok batu bara PLN mendapat apresiasi dari element masyarakat. Langkah ini diambil setelah menipisnya stik batu bara memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira yang sejak awal menyoroti kasus ini, turut memberi masukan kepada tim yang terlibat dalam penanganan masalah serius tersebut.
"Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN meminta batu bara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa, sebagian besar PLTU yang berdiri menggunakan low-rank
coal (LRC). PLTU yang masuk dalam program 10.000 MW kan semuanya menggunakan low rank," ujar Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
"Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik tidak jelas," imbuhnya.
Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batu bara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit. Hal ini membuat pemilik tambang batu bara enggan menyuplai komoditas tersebut.
"Pasokan batubara terhambat salah satunya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding. ini yang membuat prosesnya menjadi panjang," ucapnya.
Namun di balik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini untuk lebih jeli.
"Awas, Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, sehingga (penyelidikan) jadi lemah. Kebusukan di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas," tandasnya.
Buktinya, kata Yudhis, ketika terjadi pemadaman total (Blackout) di Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.
"Mentang-mentang alam gak mungkin bicara. Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara. Artinya, selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun dengan baik," bebernya.
Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang seharusnya menjadi tulang punggung (back bone) justru tidak berjalan.
"Yang berjalan justru proyek-proyek yang tidak produktif dan diduga ada main belakang (Hengki pengki), seperti proyek AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM," ungkap Yudhistira.
"Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu, saya selalu menekankan: copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya," tegas Yudhis.
Seperti diketahui, terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya:
• Jawa Bagian Barat: PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
• Jawa Bagian Tmur: PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batu bara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah oleh Kornas Re-LUN, Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.
"Jelas pernyataan tukang bohong, dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang medium rank coal yang tidak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia sebagian besar cukup pakai low rank coal. Sebab, PLTU itu bagian dari proyek 10.000 MW yang memang didesain menggunakan low rank coal," kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Editor: Gurgur Saut.
Social Header