Informasi Publik | PEKANBARU – Dibalik deretan angka statistik pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Riau yang resmi ditutup pada 19 Juni 2026, tersimpan kecemasan mendalam dari ribuan orang tua. Tahun ajaran baru memang segera dimulai, namun tidak semua anak bisa menyambutnya dengan senyuman.
Kondisi inilah yang memicu perhatian mendalam dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOi) Riau. Melalui Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Subiyanto -yang akrab disapa Ian- organisasi ini mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan.
Sambil duduk santai di sebuah Cafe di Jalan Mustika, Pekanbaru, Sabtu (20/6/2026), Ian awalnya menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang tulus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan seluruh panitia yang telah bekerja keras mengawal sistem ini agar tetap berjalan lancar.
Namun, di balik apresiasi itu, ada nada getir yang ia sampaikan mengenai nasib anak-anak dari keluarga kurang mampu.
" Teknologi itu bagus, tapi jangan sampai ia kehilangan rasa kemanusiaannya. Kami menemukan fakta menyedihkan di lapangan. Masih banyak keluarga yang benar-benar hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi mereka tidak paham cara mengurus dokumen administrasi untuk jalur afirmasi. Akibatnya, anak-anak mereka terancam kehilangan hak paling mendasar: hak untuk bersekolah," ungkap Ian dengan nada prihatin.
Ian menegaskan, negara dan pemerintah daerah tidak boleh menutup mata hanya karena lembaran kertas administrasi belum lengkap. Keadilan pendidikan harus menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Jeratan Sistem Digital dan Kebingungan Oran tua
PWMOI Riau juga menyoroti kebijakan baru pasca-penutuoan pendaftaran, yaitu adanya proses "rekonsiliasi Sistem" untuk mengisi kuota kosong. Kebijakan ini dinilai membingungkan masyarakat luas yang biasanya langsung mendapatkan kepastian hasil seleksi begitu pendaftaran ditutup.
Bagi Ian, masalah terbesar dalam SPMB 2026 ini bukan pada sistem server yang eror atau aplikasi yang rusak, melainkan pada pengalaman nyata yang dihadapi manusia dibaliknya (user experience). Banyak orang tua yang gagap teknologi baru menyadari anaknya tersingkir ketika proses seleksi sudah selesai. Mereka terjebak dalam kebingungan tanpa tahu harus mengadu ke mana ketikan pilihan sekolah anak terkunci.
" Kita harus sadar, tidak semua orang tua di Riau ini akrab dengan ponsel pintar dan pendaftaran online. Ada ayah dan ibu yang baru pertama kali menyentuh sistem seperti ini demi masa depan anaknya. Begitu mereka salah klik atau salah pilih jalur, sistem langsung mengunci kesempatan mereka. Ini terasa sangat kaku dan menjerat," jelasnya.
Oleh karena itu, Ian meminta agar Posko Pengaduan SPMB di masa depan tidak hanya menjadi tempat formalitas menerima keluhan, tetapi berubah menjadi tempat bimbingan yang ramah, hangat, dan solutif bagi orang tua yang kebingungan.
Pendidikan untuk Semua, Bukan Hanya untuk yang Paham Teknologi
Selain Masalah akses bagi warga miskin, PWMOI Riau mendesak Dinas Pendidikan untuk turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual secara jujur. Jangan sampai ada anak yang rumahnya tepat di samping sekolah justru tersingkir oleh permainan manipulasi data administrasi. Menatap SPMB tahu 2027, PWMOI Riau berharap aplikasi dan sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah bisa dibuat jauh lebih sederhana dan manusiawi.
"Digitalisasi adalah sebuah kemajuan zaman yang tak bisa kita tolak. Namun, sistem yang benar-benar hebat bukan yang paling canggih teknologinya, melainkan sistem yang mampu merangkul semua orang, memberikan rasa aman, keadilan, dan membuka kesempatan yang setara bagi setiap anak di Riau untuk meraih cita-citanya," tutup Ian.
Sumber: Humas DPW PWMOI Riau
Editor: Gurgur Saut.
Social Header