INFORMASI PUBLIK | PEKANBARU,— Gedung Rektorat Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali memanas siang ini (6/5/26) seiring dengan mencuatnya kemarahan besar dari Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU). Fokus utama kemarahan massa tertuju pada kebijakan Rektor yang dinilai tidak masuk akal karena tetap menggunakan jasa pemborong / vendor yang sama untuk proyek besar, meski rekam jejak perusahaan tersebut sudah terbukti cacat.
Mahasiswa merasa dikhianati setelah mengetahui bahwa pembangunan gedung kelas serbaguna senilai Rp10 miliar diserahkan kepada kontraktor yang sebelumnya gagal total menggarap proyek turap hingga roboh. Penggunaan kembali jasa pemborong bermasalah ini dinilai sebagai bentuk penghamburan uang mahasiswa yang sangat tidak logis, terutama di tengah tuntutan mahasiswa agar kampus melakukan efisiensi anggaran.
Kekecewaan massa semakin mendalam karena kualitas bangunan gedung senilai miliaran rupiah tersebut kini diragukan dan dikhawatirkan bakal membahayakan keselamatan nyawa saat proses perkuliahan nanti. Mahasiswa merasa aspirasi mereka selama ini hanya dianggap angin lalu, sementara anggaran besar justru dipertaruhkan untuk proyek yang diduga kurang perencanaan matang.
Jenderal Lapangan GAMPU, Munawar Harahap, dalam orasinya yang berapi-api, mengecam keras sikap pimpinan kampus yang terkesan menutup mata atas rekam jejak buruk kontraktor tersebut.
"Bagaimana mungkin Rektor tega menghamburkan uang kami kepada pemborong yang sudah jelas-jelas gagal mengerjakan turap hingga roboh? Ini bukan sekadar urusan semen dan batu, ini masalah keselamatan nyawa kami! Rektor jangan hanya bersembunyi di ruang nyaman sementara kami menagih hak kami di sini!" tegas Munawar Harahap.
Suasana semakin keruh saat perwakilan pimpinan yang menemui massa, Wakil Rektor III, Dr. Hardi, S.E., M.M., justru dinilai memberikan pembelaan dan mencari alasan pembenaran atas robohnya proyek turap tersebut ketimbang memberikan solusi nyata. Sikap ini memicu rasa tidak percaya yang semakin kuat dari aliansi mahasiswa.
Mahasiswa menegaskan tidak akan mundur dan menuntut agar kontrak dengan pemborong bermasalah tersebut segera diputus. Jika audit transparan terhadap anggaran Rp10 miliar tidak segera dilakukan, Aliansi Mahasiswa mengancam akan membawa gelombang massa yang jauh lebih besar untuk melumpuhkan total aktivitas universitas.
***
Tim
Social Header